REPUBLIKA TIMES – Pontianak – 25 September 2025 Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University kembali menunjukkan kiprahnya dalam penguatan tata kelola lingkungan berbasis ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan regional.
Bertempat di Hotel Mercure Pontianak, PKSPL IPB bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan dukungan UNEP/gef/UNOPS SCS-SAP Project, menyelenggarakan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Berbasis Ilmu untuk Pengelolaan Habitat Pesisir dan Pengendalian Pencemaran dari Daratan di Kawasan Laut Cina Selatan (South China Sea/SCS).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Strategic Action Programme (SAP) South China Sea Komponen 2: Strengthening Knowledge-Based Action Planning for the Management of Coastal Habitats and Land-Based Pollution, di mana PKSPL IPB University dipercaya sebagai Specialized Executing Agency (SEA).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten 2 Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignatus IK, S.H, M.Si, serta perwakilan dari KLHK yaitu Ir. Aditya Yuniarti, M.M, selaku perwakilan dari Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut.
Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi mengenai isu-isu utama lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Strategic Action Plan (SAP) Laut Cina Selatan.
Workshop dan FGD ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data serta merumuskan rekomendasi bagi penyusunan dokumen TDA dan SAP yang berhubungan dengan pengelolaan habitat pesisir dan laut, sumber daya perikanan, serta pengendalian pencemaran laut di wilayah Kalimantan Barat.
Mengingat wilayah pesisir Kalimantan Barat memiliki keterkaitan erat dengan Laut Cina Selatan, hasil kajian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi kesehatan lingkungan regional.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) dan Strategic Action Programme (SAP) South China Sea (SCS), sebuah agenda penting untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Laut Cina Selatan.
FGD ini menghadirkan lebih dari 70 peserta dari berbagai unsur penting yaitu Pemerintah Daerah: DLHK, DKP, BAPPEDA, Dispora, Dishub, Disperin Provinsi Kalbar, serta perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya. Instansi Vertikal seperti BPSPL, BKSDA, Satker PSDKP, Badan Otoritas Pelabuhan, dan BPDAS Kapuas.
Akademisi diantaranya Universitas Tanjungpura (Fakultas Kehutanan & PSLH), Politeknik Pontianak. Kelompok Masyarakat seperti POKMASWAS, Kelompok Tani Hutan, kelompok perempuan pesisir, serta pengelola kawasan wisata.
LSM & Mitra Pembangunan: PT Kandelia Alam, Yayasan Hutan Biru, Sangga Bumi Lestari, PT Kanopi Indonesia, Nusantara Climate Initiative, WALHI, HNSI, hingga KLH/BPLH.
