PONTIANAK – REPUBLIKA TIMES – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut, bekerja sama dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University serta United Nations Office for Project Services (UNOPS), menggelar Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/9).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignatus IK, S.H, M.Si, serta perwakilan dari KLH Ir. Aditya Yuniarti, M.M, selaku perwakilan dari Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut.
Dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi mengenai isu-isu utama lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Strategic Action Plan (SAP) Laut Cina Selatan.
“Workshop dan FGD ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data serta merumuskan rekomendasi bagi penyusunan dokumen TDA dan SAP yang berhubungan dengan pengelolaan habitat pesisir dan laut, sumber daya perikanan, serta pengendalian pencemaran laut di wilayah Kalimantan Barat. Mengingat wilayah pesisir Kalimantan Barat memiliki keterkaitan erat dengan Laut Cina Selatan, hasil kajian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi kesehatan lingkungan regional,” ungkap Aditya Yuniarti.
Di sampaikan Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) dan Strategic Action Programme (SAP) South China Sea (SCS), sebuah agenda penting untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Laut Cina Selatan.
Kegiatan ini juga dihadiri sekaligus nara sumber Heru Waluyo Koesworo dari UNOPS, Prof. Ario Damar dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB Univeristy dan Guru Besar FPIK IPB.
Heru Waluyo Koesworo dari UNOPS menyampaikan apresiasi dan mendukung kegiatan tersebut, sebenarnya kegiatan di Kalbar merupakan kegiatan rangkaian serupa yang dilaksanakan di daerah lain yang ada kaitannya dengan pesisir laut cina Selatan.
FGD ini menghadirkan lebih dari 70 peserta dari berbagai unsur penting yaitu Pemerintah Daerah: DLHK, DKP, BAPPEDA, Dispora, Dishub, Disperin Provinsi Kalbar, serta perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya. Instansi Vertikal seperti BPSPL, BKSDA, Satker PSDKP, Badan Otoritas Pelabuhan, dan BPDAS Kapuas. Akademisi diantaranya Universitas Tanjungpura (Fakultas Kehutanan & PSLH), Politeknik Pontianak. Kelompok Masyarakat seperti POKMASWAS, Kelompok Tani Hutan, kelompok perempuan pesisir, serta pengelola kawasan wisata. LSM & Mitra Pembangunan: PT Kandelia Alam, Yayasan Hutan Biru, Sangga Bumi Lestari, PT Kanopi Indonesia, Nusantara Climate Initiative, WALHI, HNSI, hingga KLH/BPLH.
Melalui forum multipihak ini, para peserta berdiskusi untuk mengidentifikasi isu lintas batas terkait pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, mulai dari konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran, pembangunan pesisir yang inklusif, hingga pemberdayaan masyarakat lokal.
Diskusi intensif ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam forum regional, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan Laut Cina Selatan dapat memberikan manfaat nyata bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Kalimantan Barat.(imas)
