REPUBLIKA TIMES – PONTIANAK – Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Barat digelar di Hotel Mercure Pontianak. Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat peran KADIN dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis kolaborasi lintas sektor. Selasa (29/7/25)
Dalam sambutannya, Ketua IKADIN Kalbar, Muhammad Rizal, menekankan pentingnya kepastian hukum dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Ia menyampaikan kesiapan IKADIN untuk bersinergi bersama KADIN guna mendampingi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar terhindar dari persoalan hukum yang menghambat pertumbuhan usaha.
” Kepastian hukum adalah pilar penting dalam mendorong dunia usaha. IKADIN siap menjadi mitra strategis KADIN dalam menciptakan ekosistem usaha yang aman dan kondusif,” kata Rizal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap bekerja sama dengan KADIN sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi. Ia mengapresiasi langkah KADIN yang terus melakukan pembenahan internal dan berharap Musprovlub kali ini menghasilkan kepengurusan yang kompeten dan visioner.
“Bekerja sama dengan para pelaku usaha, dalam hal ini KADIN, tentu memiliki peran strategis. Saya berharap usaha-usaha luar biasa hari ini menghasilkan pengurus yang betul-betul punya kompetensi, punya kemampuan, dan punya semangat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah serta mengkoordinir para pelaku usaha di Provinsi Ketembaran ini,” ujar Krisantus.
Ia juga menekankan pentingnya kejelian dalam melihat peluang dari berbagai sektor yang ada di Ketembaran.
“Peluang luar biasa tersedia di semua sektor. Tinggal bagaimana kita melihat core business-nya dan mengarahkan potensi tersebut agar semuanya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Musprovlub ini diikuti oleh pengurus KADIN dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, tokoh usaha, akademisi, dan organisasi profesi lainnya. Agenda meliputi laporan pertanggungjawaban, konsolidasi organisasi, dan pembentukan kepengurusan baru sebagai bagian dari langkah strategis menghadapi tantangan ekonomi daerah ke depan.
